Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota tidak lagi berwenang memutasi guru demi menghindari politisasi posisi guru dalam pemilu kepala daerah. Rencana itu dikemukakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai Pembukaan Kongres PGRI XXIdi Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Menurut Mendagri, wewenang memutasi guru rencananya hanya akan diberikan kepada pemerintah pusat dan gubernur. Pemerintah pusat berwenang menetapkan pemindahan antarprovinsi, sedangkan gubernur hanya berkuasa memindahkan guru antarkabupaten/kota di provinsi yang ia pimpin. “Desentralisasi tidak berubah, hanya urusan urusan apa yang harus diurus di pusat dan urusan apa yang dipertahankan di daerah,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan pelaksanaan otonomi pendidikan ke daerah menimbulkan ekses penyalahgunaan wewenang itu untuk kepentingan politik. Dia mengungkapkan pemerintah daerah masih memperlakukan guru sebagai perangkat birokrasi dan bukan sebagai profesional. “Pendidikan banyak dibawa ke ranah politik. Hukuman melalui mutasi dapat terjadi setiap hari,” kata Sulistiyo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sering mendapatkan laporan tentang penyimpangan dalam proses pemilu kepala daerah (pilkada) dengan mengorbankan guru pegawai negeri sipil. Guru, menurutnya, sering dipaksa masuk tim sukses demi memenangkan pihak tertentu dalam pertarungan politik di daerah tempat mereka bekerja. “Kalau tidak mau, katanya diganti, kemudian kalau kebetulan yang tidak didukung menang, guru itu dipindah,” kata Presiden.

http://www.solopos.com/2013/07/03/guru-dipolitisasi-hanya-gubernur-pemerintah-pusat-bisa-mutasi-guru-422388